Wagub Maluku Vs Harian Spektrum, Begini Penjelasan Resmi Kabid Humas Polda Maluku

202
Wagub Maluku Vs Harian Spektrum, Begini Penjelasan Resmi Kabid Humas Polda Maluku
AMBON — Kepolisian Daerah (Polda) Maluku merilis perkembangan, yang melibatkan Wakil Gubernur Maluku Vs Harian Spektrum dengan No. Pol. : LP-B/168/VI/2020/MALUKU/SPKT tanggal 23 Juni 2020.

Melalui Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Mohamad Rum Ohoirat dalam keterangan pers menjelaskan terkait laporan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno terhadap Pimpinan Redaksi Harian Spektrum. Dimana Wakil Gubernur Maluku datang dengan didampingi oleh penasehat hukumnya di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ( SPKT ) Polda Maluku untuk melaporkan tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana yang berhubungan dengan
Pemberitaan yang dimuat dalam Berita Harian Spektrum tertanggal 19 Juni 2020 dengan
Judul ; “ Wagub dibalik demo HMI-GMKI ? ‘

“Pada saat Wagub bersama penasehat hukumnya mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu ( SPKT ) Polda Maluku beliau (Barnabas Orno-red diterima oleh petugas SPKT dan salah satu penyidik Direktorat Reserse
Kriminal Khusus Polda Maluku, AKP Helda Misje Siwabessy pada saat itu,” Kata Kabid Humas dalam keterangan rilisnya. Senin 29 Juni 2020.

Lanjut Kata, Kabid Humas, Oleh satu penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, AKP Helda Misje Siwabessy, selaku Penyidik telah menyarankan agar pelapor (Barnabas Orno-red) disarankan melakukan Hak jawab terlebih dahulu, sesuai dengan pentahapan dalam Undang-Undang Pers, sambil Penyidik dan Bidhumas Polda
Maluku, melakukan kajian labih lanjut terhadap permasalahan tersebut, namun pelapor tetap berkeinginan supaya permasalahan tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Setelah permasalahan tersebut dikaji lebih lanjut oleh Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku, maka pada tanggal 26 Juni 2020, pihak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Maluku, memberikan tanggapan kepada Wakil Gubernur Maluku melalui Surat dengan Nomor B/738/VI/RES.1.14/2020/Ditreskrimum,”Ujarnya.

Dalam penjelasan disampaikan bahwa Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 40 tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 4 ayat (2) nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor : 2/DP/MoU/II/2017. Nomor : B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, maka pihak Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku telah menyarankan kepada pihak pelapor (Barnabas Orno-red, agar mengambil langkah secara berjenjang yaitu dengan melakukan Mengajukan Hak Jawab, Hak Koreksi terhadap pemberitaan pada media online spektrum tanggal 18 Juni 2020 atau Mengadukan permasalahan tersebut kepada Dewan Pers.

BACA JUGA:  Sembilan Kawasan Kota Depok Rawan Peredaran Narkoba

“Apabila solusi penyelesaian yang telah disarankan tidak diterima oleh pelapor (Barnabas Orno-red) dan ingin menempuh proses hukum lainnya maka bagi pihak pelapor (Barnabas Orno-red) dipersilahkan untuk mengisi formulir pernyataan secara tertulis diatas kertas bermeterai,”Tutup Kabid Humas

loading...
loading...