Polri Ungkap Kasus Peretasan 1.309 Situs Milik Lembaga Negara, Pendidikan dan Jurnal Ilmiah

241

Jakarta – Menindaklanjuti 3 pengaduan tersebut Dir Tipid Siber Bareskrim
BJP Slamet Uliandi mengeluarkan SP.Kap/94/Vll/2020/Dittipidsiber dan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.

Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo mengatakan, Unit ll Subdit l Dittipidsiber Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap saudara A.D.C alias Adhacker alias 13CHMOOD37 dan alias XGXS (berusia 24 tahun) yang diduga melakukan peretasan dengan cara mengakses situs secara illegal dalam rangka merubah tampilan.

Info

Serta mengirim ransomeware, sehingga situs tidak bisa digunakan dan pelaku meminta sejumlah uang untuk ditukar dengan decription key dari tersangka agar situs bisa digunakan kembali.

Berdasarkan laporan polisi nomor:
1. LP/B/0218/lV/2020/Bareskrim pada tanggal 27 April 2020.
2. LP/REG/0131/lll/2020/DIY/SPKT pada tanggal 10 Maret 2020.
3. LP/265/B/Vll/2020/JABAR/RES.IMY pada tanggal 2 Juni 2020.

Sebanyak 1.309 situs milik lembaga negara, lembaga pendidikan dan jurnal ilmiah yang berhasil diretas diantaranya: (1). Situs Badilum (Mahkamah Agung), (2). Situs AMIK Indramayu, (3). Situs PN Sleman, (4). Situs Unair, (5). Situs Pemprov Jateng, (6). Situs Jurnal Ilmiah, (7). Situs Lapas 1 Muara Enin, (8). Situs-situs lembaga negara lainnya (pendidikan dan jurnal).

Barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik sebagai berikut: (1). 1 buah KTP, (2). 1 buah, (3). ATM, 2 handphone, (4). 1 CPU dan monitor, (5). 1 buah router, (6). 3 unit hard disk, (7). 2 buah simcard.

Selain itu, Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo menjelaskan, adapun motif yang digunakan pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keuntungan ekonomi dan aktualisasi diri (menggunakan keahlian diri untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat).

Sampai dengan saat ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan saksi ahli, melakukan penyelidikan online terhadap indentitas pelaku, melakukan pemeriksaan laboratorium digital terhadap barang bukti yang berhasil disita.

Selain itu, melakukan pemetaan zona situs yang sudah diretas berdasarkan klasifikasi negara, lembaga dan instansi pemerintah dan juga melakukan mitigasi dan normalisasi situs korban dalam rangka pelayanan Polri untuk refungsionalisasi situs korban, ujarnya.

Akibat perbuatannya tersangka dijerat Pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 46 Ayat (1), (2) dan (3) Jo Pasal 30 Ayat (1), (2) dan (3) dan/atas Pasal 48 Ayat (1), (2) dan (3) Jo Pasal 32 Ayat (1), (2) dan (3) dan/atau Pasal 49 Jo Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 362 KUHP dan/atau Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara dan atau denda paling banyak 10 M, pangkasnya.

Sumber: Div Humas Polri Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo
Editor: Arif.

loading...